Kondisi politik di Somaliland kembali memanas menyusul peristiwa tragis yang menewaskan warga sipil di desa Indha-Biraale, distrik Saylac, wilayah Selal, pada 21 Januari 2026. Surat resmi belasungkawa dari para pemimpin adat suku Ciise menyoroti pembantaian yang mereka sebut sebagai aksi terorisme yang ditujukan terhadap penggembala ternak yang tidak bersenjata.
Para pemimpin adat, termasuk Ugaas dan Gandaha, mengecam keras penggunaan senjata berat dalam serangan tersebut. Mereka menegaskan bahwa tindakan itu bukan insiden biasa, tetapi pembantaian yang disengaja terhadap warga sipil, yang menimbulkan rasa takut dan trauma mendalam di komunitas setempat.
Surat tersebut memuat duka cita mendalam atas korban tewas dan luka-luka akibat insiden tersebut. Para pemimpin adat menegaskan bahwa darah rakyat yang tumpah tidak akan sia-sia dan mereka menuntut pertanggungjawaban atas pelaku kekerasan.
Selain itu, surat tersebut menyoroti ketidakadilan pembangunan yang dirasakan oleh komunitas Ciise selama 34 tahun di bawah administrasi Somaliland. Wilayah Selal dan Awdal dianggap tidak mendapatkan hak pembangunan dan distribusi kekuasaan yang adil, meski mereka merupakan bagian dari negara yang mengklaim otonomi de facto.
Para pemimpin adat juga menyoroti larangan ilegal terhadap penyelenggaraan acara adat suku Ciise di kota Saylac. Mereka menyatakan bahwa pembatasan ini merusak budaya lokal dan identitas suku, yang selama ini menjadi fondasi sosial dan kultural masyarakat.
Pemecatan paksa gubernur wilayah Selal yang berasal dari suku Ciise juga menjadi poin kritis. Surat itu menekankan bahwa tindakan ini dilakukan karena tekanan politik dari kelompok lain dan menciptakan ketidakadilan dalam struktur pemerintahan lokal.
Pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Indha-Biraale dianggap sangat serius. Para pemimpin adat menyebut peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa hukum kemanusiaan masih sering diabaikan, bahkan dalam wilayah yang relatif stabil dibandingkan dengan konflik di Somalia lainnya.
Sebagai respons terhadap kekerasan, pemimpin adat menyerukan mobilisasi seluruh anggota suku Ciise, baik yang berada di dalam negeri maupun diaspora, untuk bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Mereka menegaskan pentingnya mempertahankan nyawa, martabat, dan tanah mereka.
Surat itu sekaligus berfungsi sebagai seruan politik. Para pemimpin adat mengingatkan bahwa tindakan represif dan kekerasan tidak boleh dibiarkan, dan komunitas harus siap mempertahankan hak-hak mereka melalui mekanisme lokal maupun internasional.
Krisis ini menunjukkan kompleksitas politik Somaliland, di mana meskipun klaim otonomi dan stabilitas relatif terjaga, ketegangan etnis dan regional masih menjadi ancaman serius terhadap perdamaian internal.
Wilayah Selal dan Awdal, yang menjadi fokus surat belasungkawa, menyoroti ketimpangan pembangunan dan distribusi sumber daya yang masih dirasakan oleh suku Ciise. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Somaliland dan memperkuat sentimen ketidakadilan.
Selain itu, ketegangan ini juga terkait dengan kekuasaan lokal dan struktur administratif. Pemecatan gubernur dari suku Ciise dianggap sebagai bentuk marginalisasi politik, yang dapat memicu konflik lebih luas jika tidak diselesaikan secara adil.
Penggunaan kekerasan terhadap warga sipil menjadi indikasi bahwa masalah keamanan di wilayah ini belum sepenuhnya teratasi. Masyarakat setempat menghadapi risiko langsung dari serangan bersenjata dan intimidasi, sehingga kehidupan sehari-hari terganggu.
Trauma dan ketakutan yang muncul akibat insiden ini juga berdampak pada generasi muda. Anak-anak dan remaja di desa Indha-Biraale kini tumbuh dengan pengalaman kekerasan, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis mereka dalam jangka panjang.
Seruan para pemimpin adat untuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan menekankan perlunya mekanisme hukum yang efektif, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk mengatasi impunitas dan memastikan keadilan bagi korban.
Surat ini juga menekankan pentingnya persatuan komunitas. Dalam menghadapi ancaman, kesolidan suku Ciise menjadi kunci untuk melindungi wilayah, budaya, dan identitas mereka dari marginalisasi atau kekerasan lebih lanjut.
Isu-isu budaya, politik, dan keamanan yang dibahas dalam surat ini mencerminkan tantangan besar bagi Somaliland dalam menjaga stabilitas internal. Ketegangan etnis dan konflik lokal tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintahan de facto yang mengklaim kontrol penuh atas wilayahnya.
Reaksi internasional terhadap peristiwa ini masih terbatas, meskipun organisasi HAM dan komunitas diaspora terus mengawasi perkembangan situasi dan menekankan pentingnya perlindungan bagi warga sipil di daerah konflik.
Ke depan, bagaimana pemerintah Somaliland menanggapi tuntutan keadilan dan perbaikan pembangunan akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan hubungan antar-suku di wilayah tersebut. Kegagalan menanggapi keluhan dapat memicu konflik lebih luas.
Akhirnya, insiden Indha-Biraale menunjukkan bahwa meskipun Somaliland menikmati klaim otonomi yang relatif stabil, ketegangan politik, marginalisasi etnis, dan kekerasan tetap mengancam perdamaian, serta menuntut perhatian serius dari pemerintah, komunitas lokal, dan dunia internasional untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak.
Blogger Comment
Facebook Comment